PMK Nomor 79 Tahun 2025 tentang Standar Struktur Biaya dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga

    Judul

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 79 TAHUN 2025

    TENTANG

    STANDAR STRUKTUR BIAYA DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang

    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Struktur Biaya dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;

    Mengingat

    Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

    Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1088);

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan:

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR STRUKTUR BIAYA DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

    Standar Struktur Biaya adalah batasan besaran atau persentase komposisi biaya dalam 1 (satu) keluaran.

    Keluaran adalah barang atau jasa hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

    Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah Keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian negara/lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

    Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan atas RO yang disusun dengan mengelompokkan muatan rincian output yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

    Grup Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disebut Grup KRO adalah kumpulan KRO yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan KRO yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.

    Komponen Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disebut Komponen 001 adalah anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur/uang makan lembur, uang lauk pauk prajurit TNI/anggota Polri, dan lain-lain belanja pegawai.

    Komponen Operasional dan Pemeliharaan yang selanjutnya disebut Komponen 002 adalah anggaran yang dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan dalam rangka beroperasionalnya suatu kantor.

    Komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Komponen 003 adalah anggaran yang dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan untuk gedung peralatan di bidang pertahanan dan keamanan yang hanya dimiliki oleh kementerian negara/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertahanan dan keamanan.

    Komponen Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut Komponen 004 adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung operasional pendidikan yang hanya dimiliki oleh kementerian negara/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

    Komponen Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit yang selanjutnya disebut Komponen 005 adalah anggaran yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercantum pada peraturan struktur organisasi dan tata kerja sehingga harus dilaksanakan agar tidak timbul kekacauan dalam aspek sosial dan politik.

    Pasal 2

    Standar Struktur Biaya berfungsi sebagai acuan bagi kementerian negara/lembaga untuk menetapkan komposisi biaya tertentu atas suatu RO dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pelaksanaan anggaran.

    Pasal 3

    (1) Standar Struktur Biaya terdiri atas:

    biaya utama; dan

    biaya pendukung.

    (2) Biaya utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan komponen biaya yang berpengaruh secara langsung terhadap Keluaran.

    (3) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan komponen biaya yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap Keluaran.

    (4) Standar Struktur Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh kementerian negara/lembaga.

    Pasal 4

    Standar Struktur Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk seluruh penyusunan perhitungan biaya yang dananya bersumber dari:

    rupiah murni;

    pendapatan negara bukan pajak;

    pendapatan negara bukan pajak satker badan layanan umum;

    surat berharga syariah negara; dan/atau

    pinjaman/hibah, kecuali diatur tersendiri dalam naskah perjanjian…