Keppres Nomor 4 Tahun 2026 tentang SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 terkait penguatan ekonomi kerakyatan, diperlukan akselerasi program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI.

Pasal 1

Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas.

Pasal 2

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi antara lain Program Paket Ekonomi, Program Stimulus Ekonomi, Program Prioritas Pemerintah, Program Utama pada beberapa kementerian/lembaga, dan program lainnya berdasarkan arahan Presiden;

menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat dalam percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Ketua II : Menteri Sekretaris Negara;

Wakil Ketua I : Menteri Keuangan;

Wakil Ketua II : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Wakil Ketua III : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Anggota :

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Ketenagakerjaan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Perindustrian;

Menteri Pariwisata;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

Menteri Pertanian;

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Pekerjaan Umum;

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Menteri Perhubungan;

Menteri Komunikasi dan Digital;

Menteri Koperasi;

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;

Menteri Sosial;

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jaksa Agung Republik Indonesia;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Kepala Badan Gizi Nasional;

Kepala Badan Pangan Nasional; dan

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;

g. Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.