UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Menimbang:
bahwa negara menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan perbaikan pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan memberikan kepastian dan pelindungan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global;
bahwa pelindungan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
bahwa pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga terbuka kemungkinan adanya materi atau substansi di antara kedua Undang-Undang tersebut tidak sinkron atau tidak harmonis;
bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan pertimbangan agar pembentuk undang-undang menata ulang materi pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;
Mengingat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Catatan
Perubahan Nama Panitia Pembina K3 (Pasal 307): Panitia pembina K3 yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku resmi disebut sebagai Komite K3 .
Kewajiban Pembentukan Anak Perusahaan untuk Alih Daya (Pasal 308 & 309): Perusahaan milik negara atau swasta di sektor pertambangan/perminyakan serta perusahaan BUMN yang menggunakan jasa alih daya penunjang wajib membentuk atau memiliki anak perusahaan khusus (berbadan hukum PT) paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Selama masa transisi 1 tahun tersebut, perusahaan alih daya yang sedang berjalan masih dapat digunakan.
Keberlakuan Peraturan Pelaksanaan Lama (Pasal 310): Semua peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Pencabutan Undang-Undang Lama (Pasal 311): Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara keseluruhan, serta klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 (Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Batas Waktu Peraturan Pelaksanaan Baru (Pasal 312): Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak tanggal diundangkan.
Tanggal Berlaku & Pengesahan (Pasal 313 & Penutup): Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 28 Oktober 2026 (disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179).