PMK Nomor 168/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168/PMK.06/2014

TENTANG

PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

Mengingat:

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

PENYEDIAAN

Pasal 1

Pemerintah menyediakan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.

BAB II

KRITERIA UMUM

Pasal 2

Kriteria umum untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden meliputi:

berada di wilayah Republik Indonesia;

berada pada lokasi yang mudah dijangkau dengan jaringan jalan yang memadai;

memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga;

tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga.

BAB III

STANDAR RUMAH KEDIAMAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Standar rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden meliputi:

standar tanah; dan

standar bangunan.

Paragraf 2

Standar Tanah

Pasal 4

Standar tanah untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden meliputi:

keluasan tanah yang optimal sesuai dengan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setempat, serta fasilitas luar ruang yang harus tersedia; dan

struktur, kontur, dan elevasi tanah yang memungkinkan dibangunnya rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbandingan antara luas dasar bangunan dan luas persil tanah.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbandingan antara luas lantai bangunan dan luas persil tanah.