Keppres Nomor 19 Tahun 1989 tentang PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF SWEDEN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOLNYA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 1989

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF SWEDEN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOLNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa persetujuan penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan antar negara dapat mendorong terwujudnya kerjasama ekonomi internasional yang bermanfaat bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;

bahwa guna mewujudkan maksud tersebut, di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1989 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocol-nya;

bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF SWEDEN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOLNYA.

Pasal 1

Mengesahkan Convention between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocolnya yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 28 Pebruari 1989 sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO