Keppres Nomor 15 Tahun 1986 tentang PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL-NYA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1986

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL-NYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Desember 1985, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention between the Government of the Republic Indonesia and the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income beserta Protocol-nya sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark;

bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KING. DOM OF DENMARK FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL-NYA.

Pasal 1

Mengesahkan Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income beserta Protocol-nya, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 28 Desember 1985, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 28