Keppres Nomor 8 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL BESERTA PROTOKOL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1987

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL BESERTA PROTOKOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 24 Juli 1986 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital beserta Protocol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Austria;

bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESEDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL BESERTA PROTOCOL.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Austria for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital beserta Protocol, yang telah ditandatangani di Wina, Austria, pada tanggal 24 Juli 1986, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Austria, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 13