Keppres Nomor 4 Tahun 1991 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa di Islamabad, Pakistan, pada tanggal 7 Oktober 1990 Delegasi Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan;

bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, yang telah ditandatangani di Islamabad, Pakistan, pada tanggal 7 Oktober 1990, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 1991

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO