UU Nomor 10 Tahun 2026 tentang PENGATURAN REFORMA AGRARIA
Menimbang :
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria diperlukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, melalui pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan;
bahwa penyelenggaraan reforma agraria selama ini masih menghadapi hambatan berupa fragmentasi kewenangan antar-lembaga, lemahnya mekanisme penyelesaian konflik agraria struktural, serta belum terjaminnya penerapan fungsi sosial atas tanah secara konsisten sehingga diperlukan pengaturan setingkat undang-undang;
bahwa materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perdesaan perlu dilengkapi dan disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum yang sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria;
Mengingat :
Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Catatan
Batas Waktu Peraturan Pelaksana: Peraturan pelaksana dari undang-undang ini wajib ditetapkan maksimal 1 tahun sejak tanggal diundangkan.
Pemantauan dan Peninjauan: DPR RI (melalui alat kelengkapan bidang legislasi) wajib memantau dan meninjau pelaksanaan undang-undang ini setelah mulai berlaku.
Keberlakuan Aturan Lama: Semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada di bidang pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, serta pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
Tidak Berlaku Surut: Seluruh ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku surut ( non-retroaktif ) untuk penyelenggaraan reforma agraria.
Waktu Mulai Berlaku: Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan, yaitu 30 September 2026 (disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 144).