PMK Nomor 43 Tahun 2025 tentang PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;

bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan program pengasuransian Barang Milik Negara dan menyelaraskan dengan kebijakan dana bersama penanggulangan bencana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;

Mengingat:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN Program adalah BMN yang masuk dalam program pengasuransian yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

BMN Nonprogram adalah BMN yang tidak masuk dalam program pengasuransian yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

BMN Preferen adalah BMN Program yang diprioritaskan untuk diasuransikan berdasarkan penetapan Pengelola Barang.

BMN Nonpreferen adalah BMN Program dengan kriteria tertentu yang dapat diasuransikan berdasarkan penetapan Pengelola Barang.

BMN Mandatory adalah BMN Nonprogram yang harus diasuransikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BMN Luar Negeri adalah BMN Nonprogram yang berada di luar negeri.

BMN Opsional adalah BMN Nonprogram selain BMN Mandatory dan BMN Luar Negeri.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Satuan Kerja Koordinator adalah satuan kerja yang menjadi koordinator pengasuransian BMN untuk melakukan pengadaan jasa asuransi BMN Program.

Unit Pengelola Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Dana adalah unit pengelola Dana Bersama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Mitra Pemanfaatan BMN yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak yang melakukan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan kerjasama terbatas untuk penyediaan infrastruktur berdasarkan ketentuan di bidang pemanfaatan BMN.

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengoperasikan BMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan BMN.

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Tertanggung atau Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian Asuransi Syariah.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang Polis yang menjad…