Inpres Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

    Tentang

    INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 5 TAHUN 2016

    TENTANG

    PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    Tujuan

    Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman serta dalam upaya melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah, dengan ini menginstruksikan:

    Kepada :

    Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

    Para Bupati/Walikota

    Untuk:

    PERTAMA

    Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing, dalam rangka pemberian kemudahan/bantuan pembangunan dan perolehan rumah umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEDUA

    Menetapkan tata cara dan petunjuk teknis pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    KETIGA

    Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

    KEEMPAT

    Bupati/Walikota melaporkan secara berkala kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

    KELIMA

    Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

    Dikeluarkan di Jakarta

    pada tanggal 7 Juni 2016

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    JOKO WIDODO

    Salinan sesuai dengan aslinya

    KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

    REPUBLIK INDONESIA

    Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

    Deputi Bidang Hukum dan

    Perundang-undangan,

    ttd.

    Lydia Silvanna Djaman