PMK Nomor 161/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi pada Hari Kerja Berikutnya.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 161/PMK.05/2008

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA PELIMPAHAN REKENING PENERIMAAN PADA BANK PERSEPSI/DEVISA PERSEPSI/POS PERSEPSI PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan persiapan pelaksanaan Rekening Penerimaan Pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Bersaldo Nihil, dipandang perlu untuk melakukan uji coba pelimpahan Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi pada hari kerja berikutnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Uji Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Pada Hari Kerja Berikutnya.

Mengingat:

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)';

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PELIMPAHAN REKENING PENERIMAAN PADA BANK PERSEPSI/DEVISA PERSEPSI/POS PERSEPSI PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan:

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Penerimaan adalah tempat untuk menampung penerimaan negara pada bank umum/badan lainnya.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu Iintas pembayaran.

PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut Kantor Pos adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan/Sentral Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos dan Giro,

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan peherimaan bukan pajak.

Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.

Pos Persepsi adaJah kantor pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara.

BAB II

RUANG L1NGKUP PELAKSANAAN UJI COBA

Pasal 2

Pelaksanaan uji coba meliputi semua rekening penerimaan kecuali rekening penerimaan yang menampung penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB III

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN UJI COBA

Pasal 3

Rekening Penerimaan yang digunakan dalam pelaksanaan uji coba ini yaitu rekening Kuasa BUN pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi.

Saldo akhir hari kerja Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilimpahkan ke Rekening 501.00000X KPPN pada Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN UJI COBA

Pasal 4

Tempat dan waktu pelaksanaan uji coba ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pelaksanaan uji coba dimulai sejak tanggal 3 Nopember 2008.

BABV TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA