Perppu Nomor 49 Tahun 1960 tentang PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA

bahwa keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang pembentukan Panitya Penyelesaian Piutang Negara berikut semua keputusan-keputusan dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan itu, tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66);

bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus;

bahwa dengan akan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku lagi Peraturan- peraturan biasa yang tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam mengurus piutang Negara;

bahwa oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Untuk menghindarkan adanya kekosongan (vacuum) dalam pengurusan piutang Negara yang sudah dan sedang berjalan, maka Panitya Penyelesaian Piutang Negara lama berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 menjalankan tugas Panitya Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini.