Keppres Nomor 28 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL", YANG TELAH DITANDATANGANI DI BANGKOK, THAILAND, PADA TANGGAL 25 MARET 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1981

TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL", YANG TELAH DITANDATANGANI DI BANGKOK, THAILAND, PADA TANGGAL 25 MARET 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat Menteri Luar Negeri Nomor 3 762/81/29 tanggal 30 Mei 1981;

Menimbang :

bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 25 Maret 1981 telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand;

bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital", yang telah ditandatangani di Bangkok, Thailand, pada tanggal 25 Maret 1981 sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 28