PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIIA

NOMOR 16 TAHUN 1994

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai negeri Sipil;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsionaJ menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.

Jabatan fungsionaJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

jabatan fungsional keahlian;

jabatan fungsionaJ ketrampilan.

Pasal 3

Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;

Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;

Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:

1).

Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian;

2).

Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan;

Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;

Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III

WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

Presiden menetapkan rumpun Jabatan Fungsional atas usul Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.