KMK Nomor 534/KMK.04/2000 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 534/KMK.04/2000

TENTANG

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN SERTA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;

Mengingat:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN SERTA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN.

Pasal 1

Surat Pemberitahuan terdiri dari:

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 2

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling sedikit berisi:

nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;

Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;

tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan paling sedikit tentang:

jumlah objek pajak, kecuali untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;

jumlah pajak yang terutang;

tanggal pembayaran atau penyetoran.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan paling sedikit tentang:

jumlah penyerahan;

jumlah Pajak Keluaran;

jumlah pajak yang dapat diperhitungkan;

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

tanggal Penyetoran.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan paling sedikit tentang;

jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

jumlah pajak yang dipungut;

jumlah pajak yang disetor;

tanggal pemungutan;

tanggal penyetoran.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan paling sedikit tentang:

jumlah penyerahan barang dagangan;

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

tanggal penyetoran.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan paling sedikit tentang:

jumlah penyerahan;

tarif;

jumlah pajak yang terutang;

jumlah pajak yang disetor;

tanggal penyetoran.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k, huruf l, dan huruf m, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan paling sedikit tentang:

jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak;

jumlah penghasilan;

jumlah kompensasi kerugian;

jumlah pajak yang terutang;

jumlah kredit pajak;

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29;

bukan objek pajak;

jumlah harta dan kewajiban.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan paling sedikit tentang:

jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak;

jumlah penghasilan bruto;

jumlah pajak yang terutang;

jumlah pajak yang sudah disetor;

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

tanggal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29.

Pasal 3

Surat Pemberitahuan terdiri dari Surat Pemberitahuan Induk dan lampirannya yang merupakan satu kesatuan, kecuali Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan petunjuk pengisiannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan Pada Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.